Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kebutuhan hidupnya. Dimana kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian, Dewan Pengupahan Provinsi menyampaikan rekomendasi upah minimum dalam kurun tahun tertentu.
Perubahan besaran upah minimum akan berdampak bagi pekerja dan pengusaha, baik itu kenaikan maupun penurunan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan akan menjadi faktor utama penentu upah minimum suatu provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk mengetahui definisi dari upah minimum, peraturan pemerintah yang mengikatnya, serta sanksi dan denda yang ditimbulkan akibat dari kelalaian pengusaha terhadap upah minimum, kami sajikan lengkap di bawah ini.
Apa itu Upah Minimum?
Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Dimana pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah minimum tersebut atau imbalan dalam bentuk lain.
Penyesuaian nilai upah minimum untuk tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.
Indikator Upah Minimum Suatu Daerah
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Ketetapan standar KHL sebagai landasan dalam penetapan upah minimum diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial dalam periode kebutuhan satu bulan.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Standar upah minimum kemudian akan ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang tercermin dalam IHK tersebut.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Seperti yang telah disebutkan, bahwa kondisi ekonomi terkini akan mempengaruhi penetapan gaji atau upah minimum setiap tahunnya, dimana salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah adalah PDRB. PDRB yang konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.
UMR Jakarta 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ialah sebesar Rp 4.901.798,00- (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh depalan rupiah) per bulan.
Kebijakan tersebut mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, dan berlaku pula bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Peraturan di atas juga melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi yang telah ditetapkan.
Sanksi Bagi Perusahaan yang Lalai
Didalam Pasal 185 UU Cipta Kerja mencantumkan bahwa perusahaan atau pengusaha yang menggaji pekerjanya di bawah upah minimum, maka akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000.
Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Apabila dengan sengaja atau karena lalai sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, maka pengusaha akan dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.
Mengatur Sistem Upah Lebih Mudah Dengan SPISy Payroll
SPISy adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HRIS) dan perangkat lunak pengupahan yang komprehensif di Indonesia. Dengan menggunakan software SPISy payroll Indonesia, berbagai kemudahan bisa Anda dapatkan diantaranya:
- Efisiensi Waktu
SPISy payroll membantu proses penggajian menjadi otomatis, dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses gaji karyawan. Hal ini mengurangi beban administrasi yang berulang dan memungkinkan tim Anda untuk fokus pada tugas-tugas strategis lainnya.
- Akurasi perhitungan
SPISy payroll menghitung gaji karyawan secara otomatis berdasarkan informasi yang telah diinput sebelumnya. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia dalam perhitungan gaji, sehingga memastikan pembayaran yang akurat kepada karyawan.
- Peraturan Terupdate:
SPISy payroll telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan dan ketenagakerjaan terkini. Dengan menggunakan SPISy payroll, Anda dapat memastikan bahwa penggajian dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum terkini, mengurangi risiko pelanggaran dan denda yang mungkin timbul.
- Pengelolaan Data Karyawan
SPISy payroll menyimpan informasi karyawan, seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, dan catatan gaji secara terpusat. Hal ini memudahkan akses dan pengelolaan data karyawan, termasuk riwayat gaji, cuti, dan tunjangan, serta mempermudah pelaporan dan analisisnya.
- Pelaporan Melalui e-payroll
SPISy payroll menyediakan laporan yang lengkap dan terstruktur mengenai biaya tenaga kerja, pajak, dan keuangan terkait. Anda dapat menganalisis data ini untuk memahami tren pengeluaran, produktivitas, dan kinerja keuangan perusahaan Anda.
- Integrasi Dengan Sistem Lain
SPISy payroll dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), sistem kehadiran, atau sistem akuntansi lainnya. Hal ini memungkinkan pertukaran data yang lancar antara berbagai sistem, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Segera tingkatkan kinerja perusahaan Anda dengan beralih pada sistem masa depan melalui SPISy, hubungi kami di:
+62 21-391-5599 /98 /97
[email protected]
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.