UU No. 27 Tahun 2026: Panduan HR dan HRIS

UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menggantikan UU Ketenagakerjaan tahun 2003. Bagi HR, aturan baru ini menyentuh kontrak kerja, cuti, upah, dan PHK. Artikel ini merangkum poin pentingnya, dampaknya bagi pekerjaan HR, dan peran HRIS dalam menjaga kepatuhan perusahaan.  Mengapa UU No. 27 Tahun 2026 penting bagi HR

Mengapa UU No. 27 Tahun 2026 penting bagi HR

Sejak 28 Oktober 2026, ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. UU ini menggantikan UU 13/2003 dan sebagian ketentuan Cipta Kerja.

Bagi tim HR, artinya aturan soal kontrak, cuti, upah, dan PHK perlu dicek ulang terhadap praktik di perusahaan, dan sistem pencatatannya harus bisa mengikuti. Artikel ini merangkum poin pentingnya, lalu menunjukkan bagaimana HRIS membantu.

Apa itu UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026?

UU 27/2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan serta berlaku pada 28 Oktober 2026.

  • Terdiri atas 313 pasal dan 23 bab, menurut Harianjogja.
  • Mencabut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 tentang Cipta Kerja.
  • Peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan (Pasal 312), jadi detail teknis masih akan bertambah.
  • Salinan resminya bisa diunduh di JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Area Ketentuan yang dilaporkan
Kontrak (PKWT) Paling lama dua tahun, dapat diperpanjang dua kali, masing-masing maksimal satu tahun
Jam kerja Batas waktu kerja normal 40 jam per minggu dipertahankan
Cuti tahunan Minimal 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja terus-menerus; cuti bersama tidak memotong cuti tahunan
Cuti haid Sampai dua hari
Cuti melahirkan Tiga bulan, dapat diperpanjang sampai tiga bulan jika ada kondisi khusus (upah penuh bulan ke-4, 75% bulan ke-5 dan ke-6)
Keguguran dan laktasi Istirahat 1,5 bulan untuk keguguran; fasilitas laktasi
Pendampingan persalinan Cuti dua hari bagi suami, dapat ditambah sampai tiga hari
Upah Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, selebihnya memakai struktur dan skala upah; usaha mikro dan kecil dikecualikan, tetapi upahnya minimal 50% dari upah minimum
Perjanjian Kerja Bersama Berlaku maksimal dua tahun, dapat diperpanjang satu tahun
PHK Upaya pencegahan PHK diatur sebelum perusahaan mengambil keputusan; masa kerja tetap menjadi dasar hitungan pesangon
Pelindungan lain Pekerja informal berhak atas jaminan sosial; larangan menahan ijazah pekerja
Sanksi Pemberi kerja yang tidak memberikan istirahat dan cuti dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda kategori II (Pasal 282 ayat 1)

Dampak UU No. 27 Tahun 2026 bagi pekerjaan HR

Aturan baru paling terasa di area yang selama ini dikelola lewat spreadsheet dan catatan terpisah. Risikonya muncul bukan dari ketidaktahuan aturan, tetapi dari data yang tidak rapi.

  • Kontrak PKWT: batas durasi dan perpanjangan mudah terlewat jika tanggal berakhir kontrak dicatat manual.
  • Cuti: jenisnya beragam (tahunan, cuti bersama, haid, melahirkan, keguguran, pendampingan persalinan) dan tiap jenis punya aturan sendiri, termasuk besaran upah selama cuti.
  • Upah: pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun dan di atas satu tahun mengacu pada dasar yang berbeda, sehingga perhitungan payroll perlu mengikuti.
  • Kepatuhan: karena ada ancaman pidana untuk pelanggaran hak istirahat dan cuti, bukti pencatatan yang rapi penting saat ada pemeriksaan atau sengketa.

Peran HRIS dalam kepatuhan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

HRIS memusatkan data karyawan, kontrak, cuti, absensi, dan payroll dalam satu sistem, sehingga perubahan aturan cukup disesuaikan satu kali di pengaturan, bukan di banyak file. Fungsi yang paling relevan dengan UU baru ini:

Kebutuhan dari UU 27/2026 Fungsi HRIS yang relevan
Batas durasi dan perpanjangan PKWT Pencatatan tanggal mulai, perpanjangan, dan berakhir kontrak, plus pengingat sebelum jatuh tempo
Beragam jenis cuti dan cuti bersama Jenis cuti dan kuota yang bisa diatur sendiri, pengajuan dan persetujuan online, saldo cuti otomatis
Jam kerja 40 jam per minggu dan lembur Absensi terintegrasi (mobile, fingerprint, atau GPS) yang tersambung ke perhitungan lembur
Upah berdasarkan masa kerja serta struktur dan skala upah Payroll dengan komponen dan skala upah yang bisa disesuaikan, serta riwayat perubahan gaji
Dokumen dan kepatuhan Penyimpanan dokumen kerja digital dan jejak audit untuk bukti saat pemeriksaan
Laporan ke manajemen Dashboard kontrak yang akan habis, rekap cuti, dan biaya tenaga kerja
SPISy, HRIS dari Sakura System Solutions, dirancang untuk mengelola kebutuhan HR semacam ini dalam satu platform. Kemampuan modul bisa dilihat langsung di spisy.co.id. Fitur yang tersedia bergantung pada modul yang dipakai perusahaan.

Checklist kepatuhan HR untuk UU No. 27 Tahun 2026

  • Unduh dan baca teks resmi UU 27/2026 di JDIH Setneg
  • Daftar semua PKWT aktif beserta tanggal mulai, perpanjangan, dan berakhirnya
  • Cocokkan kebijakan cuti dengan ketentuan baru (tahunan, cuti bersama, haid, melahirkan, keguguran, pendampingan persalinan)
  • Tinjau struktur dan skala upah, termasuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun
  • Pastikan perusahaan tidak menahan ijazah pekerja
  • Siapkan dokumentasi upaya pencegahan sebelum mengambil keputusan PHK
  • Pantau peraturan pelaksana yang akan terbit dalam satu tahun ke depan
  • Nilai apakah sistem HR saat ini bisa mengikuti perubahan aturan tanpa kerja manual berulang

Pertanyaan yang sering diajukan tentang UU No. 27 Tahun 2026

Kapan UU No. 27 Tahun 2026 mulai berlaku?

UU ini diundangkan dan berlaku pada 28 Oktober 2026, menurut ANTARA.

Aturan apa yang dicabut oleh UU Pelindungan Ketenagakerjaan?

UU 27/2026 mencabut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Berapa lama masa PKWT menurut UU No. 27 Tahun 2026?

PKWT paling lama dua tahun. Fortune Indonesia melaporkan perpanjangannya dapat dilakukan dua kali, masing-masing maksimal satu tahun. Pastikan bunyi pasalnya di teks resmi sebelum menerapkannya.

Apakah cuti bersama memotong cuti tahunan?

Tidak. Menurut CNBC Indonesia, cuti bersama tidak menghabiskan jatah cuti tahunan.

Apa itu HRIS dan mengapa penting untuk kepatuhan?

HRIS (Human Resource Information System) adalah sistem yang memusatkan data karyawan, kontrak, cuti, absensi, dan payroll. Dengan data yang terpusat, HR lebih mudah menyesuaikan aturan baru dan menyiapkan bukti pencatatan. Lihat contohnya di SPISy.

Kapan peraturan pelaksana UU 27/2026 diterbitkan?

Peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 312).

Siapkan sistem HR sebelum peraturan pelaksana terbit

UU 27/2026 sudah berlaku, sementara peraturan pelaksananya masih disusun. Perusahaan yang data kontrak, cuti, dan payroll-nya sudah rapi akan lebih mudah menyesuaikan diri begitu aturan teknisnya keluar.

Ingin tahu bagaimana HRIS bisa membantu perusahaan Anda? Pelajari SPISy di spisy.co.id atau kenali lebih jauh Sakura System Solutions di sakura-system.co.id, lalu jadwalkan konsultasi dengan tim kami.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum. Untuk penerapan pada perusahaan Anda, rujuk teks resmi UU dan konsultasikan dengan penasihat hukum atau konsultan ketenagakerjaan.

Sumber


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply