Payroll Compliance

Payroll Compliance: Apa yang Perlu Diperhatikan HR?

Payroll bukan sekadar menghitung gaji setiap bulan. HR juga perlu memastikan proses penggajian mengikuti ketentuan yang berlaku, mulai dari upah, lembur, pajak hingga jaminan sosial.

Kesalahan dalam payroll dapat menyebabkan koreksi berulang, ketidaksesuaian data, hingga risiko kepatuhan bagi perusahaan. Karena itu, payroll compliance perlu menjadi bagian penting dalam proses HR.

Apa Itu Payroll Compliance?

Payroll compliance adalah upaya memastikan proses penggajian perusahaan sesuai dengan regulasi, kebijakan internal, dan data karyawan yang berlaku.

Di Indonesia, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan payroll antara lain aturan pengupahan dalam PP No. 36 Tahun 2021, yang telah mengalami perubahan termasuk melalui PP No. 49 Tahun 2025. Sementara waktu kerja lembur dan upah lembur diatur antara lain dalam PP No. 35 Tahun 2021.

5 Hal yang Perlu Diperhatikan HR

1. Pastikan Komponen Upah Sesuai

HR perlu memastikan struktur penghasilan seperti upah pokok dan tunjangan dikelola sesuai ketentuan serta kebijakan perusahaan.

Selain itu, perusahaan perlu mengikuti perkembangan ketentuan pengupahan karena regulasinya dapat mengalami perubahan. PP No. 49 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2. Catat Lembur dengan Akurat

Jam lembur perlu dicatat dengan baik karena berpengaruh pada perhitungan hak karyawan.

Idealnya, alur:

Attendance → Overtime → Approval → Payroll

saling terhubung sehingga HR tidak harus menghitung ulang dari banyak sumber data. PP No. 35 Tahun 2021 mengatur antara lain waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

3. Perhatikan Perhitungan PPh21

Payroll juga berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan karyawan.

Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 saat ini antara lain mengacu pada PMK No. 168 Tahun 2023, yang mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

4. Pastikan Data BPJS Karyawan Sesuai

HR perlu menjaga agar data kepesertaan dan upah yang dilaporkan tetap sesuai.

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai program jaminan sosial yang berlaku.

5. Simpan Data dan Riwayat Payroll dengan Baik

Payroll membutuhkan dokumentasi yang mudah ditelusuri.

HR sebaiknya dapat melihat kembali:

Attendance • Overtime • Komponen Gaji • Pajak • BPJS • Payroll Report

Pencatatan yang terstruktur membantu proses pengecekan, koreksi, reporting, maupun audit internal menjadi lebih mudah.

Bagaimana HRIS Membantu Payroll Compliance?

Ketika data attendance, overtime, pajak, BPJS, dan payroll dikelola secara terpisah, risiko kesalahan input dan rekonsiliasi semakin besar.

HRIS membantu membangun alur yang lebih terintegrasi:

Employee Data → Attendance → Overtime → Payroll → Report

Dengan data yang saling terhubung, HR dapat mengurangi pekerjaan manual sekaligus melakukan pengecekan payroll secara lebih konsisten.

Payroll Lebih Terintegrasi dengan SPISy HRIS

SPISy HRIS mendukung pengelolaan payroll melalui proses yang terintegrasi dengan attendance dan overtime, serta fitur seperti Payroll, Tax Management, Employee Slip, Bank Transfer, dan Payroll Report.

Dengan sistem yang lebih terstruktur, HR dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kontrol terhadap proses payroll.

Kesimpulan

Payroll compliance membutuhkan perhatian pada lebih dari sekadar nominal gaji.

HR perlu memastikan data karyawan, upah, lembur, PPh21, BPJS, dan dokumentasi payroll dikelola secara konsisten dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kelola proses payroll secara lebih terintegrasi bersama SPISy HRIS – Sakura System Solutions.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply